“Undang – Undang Pornografi dan Pornoaksi”

30 01 2009

Latar Belakang

Rancangan Undang-undang (RUU) anti pornografi dan pornoaksi kini telah disahkan menjadi UU pornografi (UUP). Sejak lama UU ini menjadi polemik yang berkepanjangan dalam rangka pengesahannya. Banyak pro dan kontra yang muncul ke permukaan mengenai pornografi dan pornoaksi. Bahkan demo besar-besaran juga telah dilakukan baik oleh pendukung UU ini atau pihak yang menentang UU ini.

Mencoba untuk berfikir jernih sejenak kita harus melihat latar belakang tercetusnya ide pembentukan UU ini. UU ini merupakan wujud kekhawatiran anggota legislatif yang melihat betapa rusaknya moral anak bangsa akibat peredaran segala macam bentuk produk pornografi. Pornografi sendiri berasal dari bahasa Yunani yakni porno yang berarti tak berbusana, telanjang, cabul, mesum dan graph yang berarti tulisan atau gambar. Maka dapat didefinisikan pornografi adalah segala macam bentuk penggambaran cabul mengenai tubuh manusia. Secara istilah pornografi adalah segala macam bentuk penggambaran tubuh manusia yang bersifat mesum serta menimbulkan syahwat baik dalam bentuk bacaan,tulisan,ataupungambar.

Melatarbelakangi pembuatan UU ini adalah melihat pada kenyataan bahwa pornografi di Indonesia sudah sangat merajalela. Bahkan terkesan bebas tanpa adanya regulasi yang membatasi peredarannya. Lihatlah berapa banyak anak sekolah mulai dari SMA sampai anak SD yang belum pernah melihat situs porno. Sebagian besar anak Indonesia sudah pernah mengakses situs porno. Produk-produk yang menyajikan pornografi pun melimpah ruah di pasaran. Mulai dari bentuk VCD, DVD, buku porno, tabloid, majalah, situs, bahkan sampai dengan korek porno yang sempat menggegerkan masyarakat.

Berbagai reaksi mengemuka terkait kecemasan terhadap ancaman bahaya pornografi. Kekhawatiran masyarakat ini kemudian diakomodir oleh DPR yang mencoba merumuskan UU ini. Sebagian besar penentang argumen UU ini berpendapat bahwa UU ini terlalu banyak masuk ke dalam ruang privat warga negara. Argumen ini memang terlihat logis, namun perlu dicermati lebih lanjut. Kita harus merujuk pada pembukaan UUD 1945 alinea 4 yang secara jelas menyatakan bahwa Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan (wellfaarstaat). Konsekuensi logis dari konsep negara kesejahteraan adalah negara dapat masuk ke dalam sendi kehidupan masyakat.

Berbeda dengan konsep negara sebagai penjaga malam (nachwatchker staat) dimana negara hanya berperan sebagai penjaga keamanan saja. Sehingga negara tidak perlu mencampuri urusan warga negara. Dalam konsep negara kesejahteraan negara dapat mengatur warganegara sampai pada urusan terkecil sekalipun. Sehingga argumen penentang UU ini adalah bertentangan dengan konsepsi dasar dari negara.

Namun isi pasal RUU APP ini ternyata menimbulkan kontroversi di masyarakat. Kelompok yang mendukung diantaranya MUI, ICMI, FPI, MMI, Hizbut Tahrir, dan PKS. MUI mengatakan bahwa pakaian adat yang mempertontonkan aurat sebaiknya disimpan di museum. Sedangkan kelompok yang menentang berasal dari aktivis perempuan (feminisme), seniman, artis, budayawan, dan akademisi.

Dari sisi substansi, RUU ini dianggap masih mengandung sejumlah persoalan, antara lain RUU ini mengandung atau memuat kata-kata atau kalimat yang ambigu, tidak jelas, atau bahkan tidak bisa dirumuskan secara absolut. Misalnya, eksploitasi seksual, erotis, kecabulan, ketelanjangan, aurat, gerakan yang menyerupai hubungan seksual, gerakan menyerupai masturbasi, dan lain-lain.

Pihak yang menolak mengatakan bahwa pornografi yang merupakan bentuk eksploitasi berlebihan atas seksualitas, melalui majalah, buku, film dan sebagainya, memang harus ditolak dengan tegas. Tapi tidak menyetujui bahwa untuk mencegah dan menghentikan pornografi lewat sebuah undang-undang yang hendak mengatur moral dan akhlak manusia Indonesia secara pukul rata, seperti yang tertera dalam RUU APP atau RUU Porno ini, tapi seharusnya lebih mengatur penyebaran barang-barang pornografi dan bukannya mengatur soal moral dan etika manusia Indonesia.

Bab I Pasal 1 tentang Ketentuan Umum pada draft terakhir RUU Pornografi menyebutkan, pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat. Definisi ini, menunjukkan longgarnya batasan “materi seksualitas” dan menganggap karya manusia, seperti syair dan tarian (gerak tubuh) di muka umum, sebagai pornografi. Kalimat membangkitkan hasrat seksual atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat bersifat relatif dan berbeda di setiap ruang, waktu, maupun latar belakang.

Sebenarnya UU ini mempunyai arti yang sangat penting dalam pembentukan generasi muda. Jangan sampai generasi muda penerus bangsa seperti kita rusak oleh setan pornografi. Antara maksiat dan negara mempunyai korelasi yang cukup kuat. Ketika sebuah negara yang di dalamnya begitu banyak kemaksiatan maka kita akan melihat negara tersebut tidak mampu menciptakan peradaban. Kita melihat bagaimana Amerika yang begitu bebas dan gaya hidup free sex sudah membudaya saat ini rontok begitu saja. Karena pada dasarnya Amerika dibangun atas dasar sebuah peradaban material yang semu. Peradaban yang kuat adalah peradaban yang dibangun atas dasar ilmu pengetahuan.

Indonesia sangat lemah dalam memberikan jaminan kepada warganegaranya. Bagaimana seharusnya negara memberikan jaminan kepada generasi muda bangsa untuk tumbuh dan berkembang tanpa teracuni oleh pornografi. Konsep kebebasan dan HAM yang didengungkan para aktivis terlalu berlebihan. Argumen tentang kebebasan berekspresi dijadikan dalih untuk menolak UUP. Bahkan seorang tokoh muslim yang dikatakan sebagai “guru bangsa” sekalipun ikut menentang UUP. Mengherankan ketika seorang “guru” malah mengajarkan anaknya untuk membiarkan maksiat. Begitu bobroknya akhlak bangsa ini sampai seorang guru melegalkan aksi ketelanjangan.

Oleh sebab itulah, Undang-Undang Pornografi sangatlah penting untuk kita kaji lebih dalam, agar segala permasalahan seputar pemberlakuan undang-undang ini. Adapun hal-hal yang perlu dikaji adalah menyangkut masalah batasan dari undang-undang tersebut, isi, serta hubungan undang-undang tersebut bila dilihat dari perspektif nilai-nilai Pancasila.

Definisi Pornografi

Di dalam ENSI Indonesia jilid 5 disebutkan definisi Pornografi (Yun: porne = perempuan jalang; graphein = menulis) adalah: Bahan yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks. Dengan demikian isi karya seni dan sastra serta naskah-naskah kedokteran yang sering terang-terangan tidak bersifat pornografi, walaupun dalam hal-hal tertentu mungkin dianggap cabul.

Bila digaris bawahi, Mengapa karya seni dan buku-buku kedokteran yang menggambarkan organ-organ seksual secara terang-terangan (vulgar) bahkan bila dianggap cabul sekalipun tidak dapat dikwalifikasikan sebagai pornografi? Jawabannya adalah karena gambar-gambar tersebut dibuat bukan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks. Jadi, sekalipun gambar-gambar tersebut dapat membangkitkan gairah seksual, namun karena tidak semata-mata ditujukan untuk membangkitkan gairah seksual, maka tidak dapat disebut pornografi. Itulah yang membedakan antara karya seni/karya sastra/naskah ilmu kedokteran yang berisi gambar-gambar organ seksual dengan Pornografi yang berisi gambar-gambar penari telanjang yang menunjukkan organ seksual atau aksi-aksi panggung penari telanjang yang menampakkan organ seksual yang semata-mata dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.

Bandingkanlah definisi Pornografi menurut pasal 1 UU.Pornografi yang saya kutip dari internet sebagai berikut:

Pornografi adalah hasil karya manusia yang memuat materi seksualitas dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, atau bentuk-bentuk pesan komunikasi lain dan/atau melalui media yang dipertunjukkan di depan umum dan/atau dapat membangkitkan hasrat seksual serta melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat dan/atau menimbulkan berkembangnya pornoaksi dalam masyarakat.

Jadi, berdasarkan definisi Pornografi dalam UU Pornografi, suatu Karya Seni/Sastra/naskah kedokteran yang menggambarkan organ seksual, termasuk aksi panggung seni budaya yang dapat membangkitkan hasrat seksual dapat dikwalifikasikan sebagai Pornografi.

Sekalipun ada pasal 12 yang mengatur pembatasan berlakunya larangan pornografi, namun tetap saja suatu Karya Seni/Sastra/naskah kedokteran yang menggambarkan organ seksual bahkan aksi panggung seni budaya yang dapat membangkitkan hasrat seksual dapat dikwalifikasikan sebagai Pornografi. Hanya saja pornografi yang demikian ini tidak dilarang. Dengan kata lain, ada pornogarfi yang dilarang dan ada pornografi yang tidak dilarang, namun kedua-duanya tetap saja sama-sama pornografi. Jadi, Para dokter atau mahasiswa kedokteran yang mengarang atau mempelajari buku-buku ilmu kedokteran yang berisi gambar-gambar organ-organ seksual berarti telah melakukan perbuatan membuat atau menggunakan buku-buku yang berisi Pornografi. Demikian juga seni budaya masyarakat tertentu yang atraktif dan sensual dapat disebut Pornografi.

Secara ringkas, definisi pornografi di dalam RUU ini adalah: “materi seksualitas melalui media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat”.

Para pengeritik RUU menganggap, definisi ini kabur karena penerapannya melibatkan tafsiran subjektiif mengenai apa yang dimaksudkan dengan “membangkitkan hasrat seksual” dan “melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat”. Karena kelemahan itu, para pengeritik menganggap RUU sebaiknya ditunda atau dibatalkan pengesahannya.

Kritik semacam ini tidak berdasar karena definisi soal pornografi yang lazim berlaku di seluruh dunia – kurang lebih – seperti yang dirumuskan dalam RUU itu. Ensiklopedi Encarta 2008, misalnya menulis pornografi adalah film, majalah, tulisan, fotografi dan materi lainnya yang eksplisit secara seksual dan bertujuan untuk membangkitkan hasrat seksual. English Learner’s Dictionary (1986-2008) mendefinisikan pornografi sebagai literatur, gambar film, dan sebagainya yang tidak sopan (indecent) secara seksual.

Di banyak negara, pengaturan soal pornografi memang lazim berada dalam wilayah multi-tafsir ini. Karena itu, pembatasan tentang pornografi bisa berbeda-beda dari tahun ke tahun dan di berbagai daerah dengan budaya berbeda. Sebagai contoh, pada tahun 1960an, akan sulit ditemukan film AS yang menampilkan adegan wanita bertelanjang dada, sementara pada abad 21 ini, bagian semacam itu lazim tersaji di film-film yang diperuntukkan pada penonton 17 tahun ke atas. Itu terjadi karena batasan “tidak pantas” memang terus berubah.

Soal ketidakpastian definisi ini juga sebenarnya lazim ditemukan di berbagai UU lain. Dalam KUHP saja misalnya, definisi tegas “mencemarkan nama baik” atau “melanggar kesusilaan” tidak ditemukan. Yang menentukan, pada akhirnya, adalah sidang pengadilan. Ini lazim berlaku dalam hukum mengingat ada kepercayaan pada kemampuan akal sehat manusia untuk mendefinisikannya sesuai dengan konteks ruang dan waktu.

UU APP Ditinjau dari Perspektif Nilai-Nilai Pancasila

UU Pornografi sebagai sebuah instrumen hukum positif pencegahan dan pemberangusan berbagai tindak pornografi, dalam berbagai kandungannya, tak dapat disangkal mempunyai beberapa kontradiksi apabila ditinjau dari sudut kandungan nilai-nilai Pancasila pada sila 2,3 dan 5. Berbagai elemen masyarakat anti UU pornografi bahkan mengklaim bahwa penerapan UU pornografi dapat dikategorikan batal hukum apabila ditinjau dari sikap mental yang telah digariskan oleh Pancasila sendiri.

Pancasila sila kedua dengan kandungan “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, mempunyai aspek “praksis”, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan sebagaimana yang dijabarkan dalam P4, yang intinya adalah : pengakuan bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama, yang dengan demikian diakui adanya persamaan derajat tanpa membedakan suku bangsa, maupun kepercayaan yang dianutnya. Kedua, pengembangan sikap toleransi antara sesama penduduk Indonesia. Ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan . Dalam sila ketiga sendiri, pedoman penghayatan meliputi hal berikut : Pertama, prioritas bangsa Indonesia ditempatkan pada usaha menjaga keutuhan persatuan nasional, dan penempatan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan. Kedua, rela berkorban demi bangsa dan Negara. Ketiga, pengembangan persatuan Indonesia atas dasar kemajemukan yang terkandung dalam asas Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, pemupukan suatu semangat mental cinta tanah air . Sila kelima, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, memuat beberapa prinsip, yaitu : Penghormatan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh orang lain, adanya suatu sikap adil dalam perlakuan terhadap seluruh komponen bangsa, dalam hal ini suku bangsa, agama, dan lain-lain identitas primordial .

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan diatas, terdapat beberapa permasalahan dalam prinsip-prinsip Pancasila yang secara inheren menyebabkan adanya “benturan” dengan beberapa prinsip pokok pelaksanaan Undang-Undang Pornografi. Permasalahan ini menjadi esensial karena, bagaimanapun, Pancasila dalam struktur hirarki ideologi negara menduduki tempat teratas dan menjadi suatu pedoman hukum umum dimana semua hukum harus merefleksikan dirinya sendiri kembali menuju Pancasila sebagai tolak ukur.

Beberapa hal yang bertolak belakang dengan semangat Undang-Undang Pornografi sendiri dapat ditemukan dalam beberapa prinsip Pancasila, yaitu : Penjunjungan tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan, pengembangan persatuan Indonesia yang didirikan diatas pondasi kemajemukan yang terkandung dalam asas Bhinneka Tunggal Ika,dan penghormatan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap komponen bangsa.

Penjunjungan tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan disini dapat diartikan sebagai adanya usaha untuk meletakkan manusia-entah secara individual maupun kolektif- sebagai subyek penentu tolak ukur pengembangan entitas kebudayaan. Dan tujuan kebudayaan nasional sendiri, seperti telah disebutkan, harus mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang landasan filosofisnya terkandung dalam Pencasila. Kebudayaan sendiri, sebagai sebuah konsep keilmuan, telah menjadi suatu lahan perdebatan, dan tak kurang 168 definisi yang telah dikemukakan untuk menjelaskan pengertian obyektif kebudayaan itu sendiri . Kebudayaan juga mencakup aspek yang sangat luas, karena kebudayaan tidak hanya berisi hasil proses pikiran manusia-baik yang abstrak maupun abstrak yang telah dikonkretkan-melainkan juga suatu usaha pewarisan nilai-nilai dan norma entitas budaya tertentu yang diwujudkan dalam berbagai tindakan sosial yang selain operasional juga bersifat praksis . Kebudayaan Indonesia sebagai pokok landasan kebudayaan nasional, juga mengakui adanya kebudayaan daerah sebagai komponen penyusunnya, kebudayaan daerah tersebut selain diakui, Pancasila juga mengamanatkan agar kebudayaan daerah dapat dilestarikan sebagai ciri kekayaan kebudayaan nasional. Pranata sosial yang mewadahi kebudayaan juga bermacam-macam, mulai dari agama, filsafat, ideologi, kesusasteraan, seni, hukum, dan politik. Khusus mengenai pranata agama, Kuntowijoyo dalam artikelnya, Agama dan Demokratisasi di Indonesia, mengusulkan adanya usaha untuk melakukan objektivikasi berbagai komponen agama yang eksklusif menjadi suatu norma-norma universal yang bersifat inklusif. Sehingga dalam konteks Indonesia, obyektivikasi pada Pancasila berarti Pancasila mengakui nilai-nilai agama, namun yang disesuaikan dengan konsep pluralitas kebudayaan Indonesia. Hal ini menyerupai-seperti yang dikemukakan Max Weber- adanya suatu etika protestan yang menjadi dasar industrialisasi Amerika, akan tetapi keprotestanannya sendiri lenyap dalam suatu proses budaya yang baru. Mengingat ciri kebudayaan Indonesia yang luas, dan terbagi lagi menjadi berbagai sub budaya lokal, hal ini secara implisit bertentangan dengan semangat maupun isi dari pasal Undang-Undang Pornografi. Oleh karenanya, Undang-Undang Pornografi hingga sekarang pun masih ditentang secara keras oleh komponen masyarakat pluralis dan kalangan budayawan di Indonesia. Implementasi Undang-Undang Pornografi dinilai dapat membahayakan aspek kemajemukan bangsa Indonesia dan mengekang berbagai manifestasi kebudayaan dalam ranah publik. Hal ini seperti yang dikemukakan masyarakat Bali yang tergabung dalam kelompok Komponen Rakyat Bali (KRB) yang mendeklarasikan penolakan keras adanya Undang-Undang Pornografi yang dipandang diskriminatif terhadap suku tertentu dan mengekang kretifitas dalam bidang kebudayaan .

Apabila ditinjau secara sosiologis, kontroversi pro kontra Undang-Undang Pornografi sendiri dapat dilihat sebagai adanya tabrakan kultural antara dua komponen masyarakat (sphere) yang berbeda. Menurut Bourdieu, aktor dalam masyarakat dibesarkan dalam suatu lingkup habitus tertentu, dimana dalam setiap habitus tersebut sudah dilengkapi oleh seperangkat norma dan nilai dan pranata-pranata sosial untuk menjalani kehidupan dan hal ini dapat disebut sebagai modal awal untuk hidup dalam masyarakat. Baginya, habitus dapat diejawantahkan, yang dalam hal ini berarti bisa dilihat secara obyektif, melalui gerakan tubuh yang bahkan kerap dianggap remeh orang, semisal, membuang ingus, cara berjalan, cara makan, dan lain-lain . Konsep habitus ini dapat diandaikan dengan seseorang yang diangkat menjadi pimpinan suatu organisasi, akan tetapi terdapat pihak-pihak tertentu yang menolaknya, penolakan tersebut didasarkan atas ketidaksetujuan akan berbagai perangkat sistem atau “modal budaya” yang dimiliki oleh orang tersebut. Ketika konsep habitus diatas dikorelasikan dengan permasalahan Undang-Undang Pornografi sekarang ini, maka didapatkan adanya pertentangan antara dua kelompok yang “berbeda habitus”. Disatu sisi, konsep Undang-Undang Pornografi, yang secara mayoritas didukung oleh kaum agamawan-terutama islam- memiliki pandangan-yang terinstitusionalisasi melalui habitusnya-, bahwa adanya Undang-Undang Pornografi merupakan suatu yang rasional, mengingat bahwa memang demikian nilai dan norma yang sudah terinstitusionalisasi dalam pikiran mereka. Kitab suci dan berbagai Sunnah nabi, terutama, adalah rujukan utama berbagai nilai yang diyakini sebagai sumber utama “rasionalitas”. Dilain pihak, komponen masyarakat yang kontra terhadap Undang-Undang Pornografi sendiri sudah termindset bagi mereka akan kebebasan dalam hal ekspresi kebudayaan sebagai suatu hal yang asasi sifatnya bagi manusia itu sendiri.

Hal yang perlu diperhatikan dalam paparan diatas adalah kekhawatiran apabila masing-masing pihak yang bertikai mengenai UU Pornografi, tidak dapat “keluar dari kungkungan habitus mereka”, dan kemudian bertoleransi satu sama lain untuk kemudian mengadakan jalan kompromi untuk menghindari konflik. Konflik diantara dua komponen masyarakat yang berbeda habitus, bisa menimbulkan adanya duel habitus, yang pada akhirnya apabila tidak dapat ditangani secara strategis, tidak tertutup kemungkinan akan terancamnya eksistensi persatuan kesatuan nasional.

Dualisme Pancasila

Sub-Bab sebelumnya telah menguraikan secara singkat dualisme pancasila atas Rancangan Undang-Undang Anti-Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Sila ke-1 yang mengisyaratkan nilai-nilai transendensi tampak sejalan dengan RUU APP tersebut, namun tak demikian halnya dengan sila ke-2, ke-3 dan ke-5 pancasila yang mengindikasikan kontradiksinya atas RUU APP. Oleh karena itu, dalam sub-Bab ini kami berupaya menjelaskan lebih lanjut mengapa dualisme Pancasila dapat terjadi, yakni melalui penelusuran sejarah terbentuknya pancasila berikut latar belakang pemikiran penyusunnya-Soekarno. Secara garis besar kami menganggap terjadinya dualisme pancasila disebabkan oleh pancasila yang kerap dicap sebagai pseudo ideologi ‘ideologi bayangan atau tak jelas’.

Pancasila untuk pertama kali lahir melalui pidato Soekarno 1 Juni 1945. Dalam pidatonya Soekarno mengemukakan 5 butir pedoman kehidupan bangsa yang mulanya disebut dengan “panca dharma” (lima kewajiban), namun atas masukan Muhammad Yamin, panca dharma dirubah menjadi pancasila yakni kebangsaan Indonesia, prikemanusiaan, mufakat, kesejahteraan sosial dan ketuhanan. Di satu sisi, apabila penelusuruan lebih jauh terkait latar belakang pemikiran Soekarno dilakukan maka ditemui bahwa sejak muda alam pemikirannya dibentuk oleh Islam, Nasionalisme dan Marxisme, bahkan artikel pertama Soekarno yang diterbitkan pada surat kabar “Fikiran Rakyat” berjudul hal yang sama. Pemikiran Islam ia dapatkan ketika tinggal bersama keluarga HOS Cokroaminoto yang tergabung dalam organisasi Muhammadiyah, nasionalisme ia dapatkan melalui pendidikannya di sekolah, sedangkan marxisme ia dapatkan melalui Alimin.

Pada perkembangannya, Soekarno yang kemudian didaulat sebagai presiden RI setelah Indonesia merdeka, melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ia menggeser landasan kehidupan bangsa-pancasila-menjadi NASAKOM atau Nasionalis, Agamis dan Komunis yang pada dasarnya merupakan wujud kentara atau spesifik pancasila. Penerimaan pancasila atas komunisme bukannya tanpa alasan sama sekali, Soekarno sempat menegaskan hakekat pancasila yang dapat diperas menjadi “trisila” yakni sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan ketuhanan, tak hanya sampai di situ, menurutnya pancasila dapat diperas kembali menjadi “ekasila” yakni gotong-royong, dengan demikian inti dari pancasila bukanlah transendensi melainkan gotong-royong.

Di satu sisi, pengejawantahan pancasila melalui NASAKOM tampak melalui sila pertama yang mewakili agamis, sila kedua mempresentasikan marxisme yakni humanisme terkait masyarakat tanpa kelas, sila ketiga mengisyaratkan nasionalisme, sila keempat terkait nilai-nilai demokrasi yang dimiliki baik Islam maupun Komunis serta sila kelima mengisyaratkan komunisme terkait ekonomi sama rasa-sama rata. Lebih jelasnya, skema perbandingan ideologi syarat disertakan guna mempermudah pemahaman atas pancasila sebagai pseudo ideologi.

Islam

Sistem sosial : syariah

Sistem ekonomi : syariah

Sistem politik : khilafah

Landasan : Al-Quran dan As-Sunnah

Sosialisme-Komunis

Sistem sosial : dialektika sejarah

Sistem ekonomi : ketiadaan hak milik sebagai faktor fundamental terciptanya “kelas sosial”

Sistem politik : ….

Landasan : Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis

Kapitalisme

Sistem sosial : sekuler, liberal

Sistem ekonomi : kapitalisme, liberalisme ekonomi, pasar bebas

Sistem politik : demokrasi liberal, nation-state, national interest

Landasan : Du Contract Social, Two Treatise On Governance, The Inquiry To The Nature and Causes of The Wealth of Nations

Melalui skema penjabaran ideologi di atas tampaklah jelas muatan pseudo dalam pancasila, ianya merupakan konstruksi berbagai ideologi yang ada, bahkan kapitalisme-terkait nasionalisme. Dalam hal ini kita melihat kemiripan pola pikir eklektik “comot sana, comot sini” Soekarno layaknya Sun Yat Sen melalui San Min Chu I atau The Three People Principles yakni Nasionalisme, Sosialisme dan Demokrasi. Upaya menggabungkan berbagai konsep yang pada hakekatnya saling bertentangan sedemikian rupa jelas berimplikasi pada kekacauan nilai dan pemahaman.

Di sisi lain yang tak kalah mengejutkan, terdapat analisis Abdullah Pattani terkait pancasila yang dipengaruhi Qhams Qanun ‘lima sila’ dalam organisasi “Freemansonry” yakni monotheisme kultural, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi dan sosialisme. Di satu sisi, Soekarno sendiri pernah berkata, “Saya mengaku, pada waktu saya berumur 16 tahun, saya dipengaruhi oleh seorang sosialis bernama A. Baars, yang memberi pelajaran kepada saya, ‘jangan berpaham kebangsaan, tetapi berpahamlah rasa kemanusiaan sedunia’. Dalam hal ini Pattani menegaskan bahwa A. Baars, guru Soekarno adalah seorang yahudi pengikut freemansonry.

Tak hanya berkutat pada pancasila sebagai pseudo ideologi, etika dan praksisnya dalam kehidupan nyata pun masih dipertanyakan hingga kini. Dalam hal ini, beberapa prilaku Soekarno menjadi tanda tanya besar penerapan pancasila, gonta-ganti istri tanpa merasa risih menceraikan istri sebelumnya, berjanji pada Daud Breuh dan mengingkari serta menghardik dalam pertemuan internasional dengan berkata, “go to hell with your aid!” pada IMF. Dengan demikian, di samping statusnya sebagai pseudo ideologi, pancasila pun praktis tak memiliki praksis dan implementasi etika yang jelas. Beberapa hal tersebutlah yang kiranya turut menciptakan samarnya penilaian pancasila dalam memandang permasalahan pornografi dan pornoaksi sehingga menciptakan “dualisme”.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: